Arah Kecenderungan dan Implikasi Perilaku Elit Politik Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia

I.          PENDAHULUAN

            Dalam memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan politik dan pemerintahan menjadi salah satu hal yang sangat krusial dalam memaknai eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik pemerintahan yang berkembang di suatu negara termasuk Indonesia dapat dikatakan sebagai mesin penggerak yang membuat negara terlihat dinamis dalam mencapai kolektivitas dan tujuan bersama. Sistem politik inilah yang pada akhirnya akan membentuk struktur dan mekanisme dalam proses pengambilan keputusan dimana terdapat dua struktur utama yakni Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik yang di dalamnya terdapat pihak-pihak yang saling mempengaruhi dan memperjuangkan kepentingannya agar menjadi prioritas dalam suatu kebijakan.

            Dalam struktur politik yang berkembang di Indonesia, elit politik sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan yang berimplikasi eksistensi Negara Indonesia dalam mencapai tujuannya. Elit politik memiliki posisi strategis dan dapat dikatakan sebagai simbol kolektivitas masyarakat yang terdiri dari golongan dan komunitas yang masing-masing memiliki kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini pada akhirnya harus diakomodir oleh elit politik agar dapat menjadi isu publik dalam proses pengambilan keputusan. Baik dalam suprastruktur maupun infrastruktur politik, peran elit politik akan selalu terlihat dalam dinamikanya.

Sistem politik yang dianut oleh Negara Indonesia, menuntut adanya proses politik yang dewasa antara elit politik dalam struktur lembaga (suprastruktur) dan elit politik dalam struktur masyarakat (infrastruktur) dimana keduanya harus saling mengisi. Maksud dari proses politik yang dewasa ialah peran elit politik harus tetap pada koridor-koridor nilai dan aturan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran bagi kelangsungan bangsa dan negara. Elit politik dan elit masyarakat berada dalam tipe yang sama dimana keduanya perlu menjadi aktif sehingga proses politik dapat lebih dinamis dan berkualitas. Hal tersebut karena para elit politik pada dasarnya memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, ada permasalahan-permasalahan yang berkembang dimana elit politik mengalami disorientasi yang lebih mementingkan kepentingan peribadi, sehingga peran mereka tidak berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Padalah elit politik memegang peran yang begitu penting sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, terkadang oknum-oknum para elit politik menjadi provokator terhadap rakyatnya untuk menyampaikan suatu protes atas ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan negara yang telah ditetapkan. Ada juga oknum yang terbuai akan harta yang dimilikinya, seperti jabatan sehingga mereka lupa akan apa yang harus mereka lakukan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut terjadi karena tidak semua elit politik paham betul bagaimana menjalankan tugas dalam posisi yang mereka duduki sekarang.

II.         PEMBAHASAN

1.    Konsep Elit Politik

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elit. Elit adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elit adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perekmbangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbale balik. Dengan demikina dapat dikatakan juga bahwa elit adalah prosuk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antarelit senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat daru suatu generasi dilanjutkan atau diteljemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya.[1]

Elit politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elit politik lokal dan elit non politik non lokal, elit politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti: Gubenur,Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik.[2]

Sedangkan Elit Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elit lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar elit politik maupun elit masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal.

Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.[3]

2               Peran dan Fungsi Elit Politik

Peran elit politik dalam pemerintahan ada dua macam, yaitu mereka para elit politik yang ada dalam pemerintahan dan mereka yang berada di luar pemerintahan. yang berada di dalam pemerintahan pasti mempunyai peranan yang sangat penting dalam membuat kebijakan untuk pemerintah, dan para elit politik yang berada di luar mempunya peranan untuk mengontrol, mengawasi, memberi masukan dan menkritik pemerintahan supaya lebih bagus lagi. Itulah sebenarnya yang harus dilakukan para elit politik, bukan saling menjatuhkan antar individu maupun antar kelompok dan bersaing secara tidak sehat.

Para elit politik dalam tataran pemerintahan dapat diperhitungkan sebagai pembuat kebijakan, penentu kebijakan, pengambil keputusan serta sebagai pengontrol di dalam sistem pemerintahan. Diantara elit politik yang dominan adalah elit politik dewan perwakilan rakyat. Mereka adalah elit yang muncul bukan secara kebetulan tetapi keberadaan mereka di bentuk dari proses yang panjang, dari berbagai latar belakang seperti kelompok etnis, agama, cendekiawan, politisi, birokrat, ekonomi maupun dari kelompok massa atau masyarakat biasa. Elit politik ini memiliki peranan dan posisi yang sangat strategis, dimana mereka dapat dilihat dari berbagai peran yang dimainkan, legitimasi yang mereka lakukan, kontrol yang dilaksanakan serta pembawa dan penyalur aspirasi masyarakat. Mereka ada dari keberagaman, direkrut dan diseleksi melalui partai politik. Mereka dihimpun dalam satu wadah yang disebut dengan lembaga legislatif.

Sementara itu elit politik yang ada di luar pemerintahan ialah mereka yang cenderung berperan sebagai oposisi yang menjadi struktur dalam sistem politik. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan biasanya diantara mereka ada yang diakui secara konsensus oleh masyarakat sebagai elit politik seperti tokoh atau pemuka dan ada juga yang melalui jalur yang lebih politis seperi melalui partai politik, pengamat atau pemerhati, serta orang-orang yang memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam dunia perpolitikan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa peran elit politik diluar pemerintah lebih kepada fungsi pengawasan.

Kesadaran elit politik sangat diperlukan dalam hal ini untuk mengatasi krisis yang penuh integritas. Etika politik diperlukan sebagai pemandu arah dan penentu kualitas pelaksanaan kebijakan menuju terwujudnya keadilan sosial yang mensejahterakan seluruh masyarakat karena elit politik memiliki peran sebagai pendamping (advocator) rakyat untuk memberikan peluang tampilnya pemimpin-pemimpin politik yang dikhendaki oleh rakyat, dan berusaha menghindari tokoh yang oportunis serta berusaha memberikan kesadaran dan kedaulatan sepenuhnya bagi rakyat untuk memilih dan menentukan figur-figur sebagai wakil yang diandalkan.

3         

           Elit Politik Dalam Sistem NKRI

Berbicara mengenai elit politik dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidaklah terlepas pembahasannya dari siapa elit politik dan kecenderungan perilaku elit politik di Indonesia sesuai dengan dinamika yang terjadi saat ini. Membahas mengenai siapakah elit politik dalam tatanan politik pemerintahan di Indonesia, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa sistem politik Indonesia secara garis besar ialah demokrasi yang memiliki prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan, partisipasi, rational choice, mayoritas, dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah jelas bahwa terdapat kesempatan yang besar bagi masyarakat secara luas untuk ikut serta dalam agenda politik pemerintahan di Indonesia dan sekaligus menjadi elit politik. Telah diampaikan sebelumnya bahwa struktur politik di Indonesia terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur dimana keduanya memiliki hubungan fungsional sebagai sistem politik. Pada keduanya terdapat elit politik yang memainkan perannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pada suprastruktur politik di Indonesia, elit politik yang ada ialah orang-orang yang mendapatkan dan memegang kekuasaan melalui proses politik (seperti pemilu) yakni bisa disebut sebagai eksekutif dan legislatif. Mereka berperan sangat penting dalam merumuskan, menentukan, menetapkan dan menjalankan setiap kebijakan yang secara normatif diarahkan pada tujuan nasional. Sedangkan pada infrastruktur politik, elit politik dapat digambarkan sebagai oposisi (partai politik yang kalah pemilu) dan elit masyarakat diluar kekuasaan pemerintah. Tokoh masyarakat, pemuka agama, sampai kepada figure pengusaha dapat menjadi elit politik karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukan mobilisasi kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri elit masyarakat dapat muncul ke permukaan sebagai akibat dari kondisi Indonesia yang heterogen dengan berbagai macam suku, budaya, dan agama. Ada banyak sekali kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir akibat dari adanya perbedaan-perbedaan di Indonesia sehingga ini merupakan stimulus bagi munculnya para elit politik di masyarakat. Selain itu elit politik di masyarakat juga mucul dari akademisi dan pengamat politik sebagai kontrol bagi pemerintah.

Sementara itu kecenderungan perilaku para elit politik dapat dilihat dari perkembangannya saat ini. Tujuan politik yang diusung oleh para elite politik ini akan tercermin dalam segala tindakan yang dilakukan dalam menjalankan sistem politik. Dalam pelaksanaannya, terdapat fakta bahwa para elite politik seringkali menyalahgunakan kekuasaan yang merugikan rakyat maupun negara. Seperti halnya tercermin dari kasus korupsi yang sering menjerat para elite ini. Sikap elite politik yang mencerminkan perilaku buruk tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Contoh kasus lain yang seringkali menjerat elite politik seperti tindakan asusila, jalan-jalan ke luar negeri atas nama tugas negara, hingga bolos saat sidang legislatif, sampai contoh kasus lainnya yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.

Perilaku elite politik kadang kala dapat memicu potensi konflik, jika sikap yang ditunjukkan elite politik tidak responsif dalam menyikapi permasalahan rakyat. Permasalahan tersebut akan menjadi persoalan serius bagi masyarakat dan kepentingan rakyat, karena seharusnya elite politik hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah mempercayakan posisi elite politik dalam pemerintahan merasa dikhianati. Sikap elite saat ini menyalahgunakan keahlian dan kekuasaannya untuk memanipulasi aspirasi rakyat yang nyatanya adalah kepentingan pribadi, hal-hal merugikan lainnya juga seringkali dilakukan dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan.

4      

                   Pengaruh dan Implikasi Perilaku Elit Politik Terhadap NKRI

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa elit politik memegang posisi strategis dalam menjalankan dan mempengaruhi sistem politik suatu negara, karena sikap atau perilaku yang dijalankan oleh elite ini dapat menjadi penentu bagi perubahan bangsa dan negara melalui proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu sudah jelas bahwa pengaruh dan implikasi perilaku elit politik terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat besar. Maju dan mundurnya suatu negara yang dalam hal ini adalah Indonesia juga dipengaruhi oleh elit-elit politik. Semakim kritis dan dewasa elit politik di Indonesia maka akan semakin memberikan dampak positif terhadap bangsa dan negara karena elit politik yang berkualitas sebisa mungkin akan mengakomodir semua kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Begitu pun sebaliknya.

Apabila dianalogikan, negara ialah sebuah kendaraan yang membawa masyarakat pada tujuanya. Sistem politik berperan sebagai mesin sedangkan elit politik sebagai pengemudi yang mengarahkan kendaraan tersebut pada tujuannya. Dari analogi tersebut, maka sudah jelas elit politik memiliki pengaruh terhadap eksistensi negara Indonesia. Bagi negara demokrasi seperti Indonesia, keputusan dan kebijakan tidaklah ditentukan oleh satu orang dalam artian membutuhkan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Elit politik dalam hal ini menjadi salah satu jalur untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan memihak pada kepentingan bersama. Implikasinya ialah kebijakan yang bersumber dan bermuara pada kepentingan umum, maka akan berpengaruh juga terhadap kemajuan negara.

III.        PENUTUP

            Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka secara garis besar elit politik memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam tatanan politik dan pemerintahan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa maju mundurnya Negara Indonesia, salah satunya ditentukan oleh kualitas dan orientasi dari para elit politiknya. Berdasarkan perkembangan dan dinamika yang terjadi pada saat ini, mayoritas elit politik dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai masalah yang menyangkut elit politik di Indonesia seperti disorientasi, korupsi, tidak dewasa, tidak memiliki kapasitas, perilaku yang urakan dan lain sebagainya yang mencerminkan bahwa kualitas elit politik erlu ditingkatkan.

---

[1] HM, Nasruddin Anshoriy, Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, (Yoyakarta: LKiS, 2008), hlm. 4

[2] S.P. Varma,Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 203

[3] Ibid, hlm. 204