Alasan Politik Luar Negeri Indonesia memilih Non Blok

Alasan Politik Luar Negeri Indonesia memilih Non Blok 

Pendahuluan

Gerakan Non Blok merupakan organisasi antar negara atau internasional yang memilih untuk tidak bergabung ke dua kekuatan besar dunia. Kedua kubu yang dimaksud yaitu kubu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya yang lebih dikenal sebagai blok barat dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya yang lebih dikenal sebagai blok timur. Tujuan Gerakan Non Blok yaitu untuk menjaga kedaulatan, kemerdekaan, keamanan dan integritas teritorial dari negara-negara anggota Gerakan Non Blok. 

Founding Father Ir. Soekarno

Latar belakang sejarah berdirinya Gerakan Non Blok tak terpisahkan dari kisah Perang Dingin. Perang dingin adalah masa-masa kompetisi antara dua negara superpower pemenang perang dunia kedua yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara ini awalnya berkompetisi dalam ideologi. Bagi Uni Soviet, perang dingin adalah bertujuan untuk menyebarkan komunisme seluas-luasnya. Sementara bagi Amerika Serikat, perang dingin adalah perang untuk menahan laju penyebaran komunisme sebisa mungkin. Bentrokan dua ideologi ini akhirnya juga diikuti persaingan ekonomi, teknologi, dominasi, milter, informasi dan masih banyak lagi. Paman Sam (julukan Amerika Serikat) dan Beruang Merah (julukan Uni Soviet) tidak berperang secara langsung di wilayah mereka. Tapi mereka mendukung negara-negara yang dilanda perang saudara. Contohnya seperti perang saudara di Korea, perang saudara di cina dan perang saudara vietnam. Uni Soviet mendukung kubu penganut komunis sedangkan Amerika Serikat mendukung kubu anti komunis. Di masa perang dingin ini, negara-negara cenderung mencari kawan atau blok sendiri.

Ada dua blok di masa perang dingin yaitu blok barat dan blok timur. Amerika Serikat menciptakan blok barat yang menganut kapitalisme. Aliansi militer blok barat ini disebut North Atlantic Treaty Organization (Bahasa Indonesia: Pakta Pertahan Atlantik Utara) atau biasa disingkat NATO. Di awal berdirinya pada tahun 1949, anggota NATO terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Luxemburg, Inggris, Perancis, Denmark, Eslandia, Italia dan Portugal. Tidak mau kalah, Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur yang menganut komunisme mendirikan aliansi militer yaitu Pakta Warsawa atau Blok Timur. Anggota Blok Timur terdiri dari Uni Soviet, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia dan Romania. Pertempuran dua blok ini dikhawatirkan akan berubah menjadi perang nuklir atau perang dunia ketiga.

Jika benar terjadi perang, tentu kedaulatan dan kedamaian dunia akan hancur. Masa-masa perang dingin adalah masa-masa yang penuh kecemasan. Penduduk dunia yang tidak aneh-aneh takut jika perang dingin berubah menjadi perang dunia ketiga atau perang nuklir. Untuk mencegah terganggunya kedamaian dunia, maka para pemimpin dunia yang cinta damai berinisiatif untuk membentuk sebuah aliansi perdamaian.

Permasalahan

Sebagai negara yang bisa dibilang baru merdeka pada masa perang dingin, yakni perang ideologi antar sekutu atau blok, Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia mengambil langkah tegas untuk tidak memilih antara kedua sekutu tersebut. Antara ideologi sosialis dan ideologi komunis, Indonesia lebih memilih untuk menggunakan ideologi bangsa sendiri yang sudah mengakar dalam jiwa masyarakat Indonesia yakni, Ideologi Pancasila. Sebagai seorang yang berdaulat penuh atas Indonesia dan mempunyai legitimasi penuh dari rakyat, sebagai seorang presiden, Ir.Soekarno bersama-sama tokoh negara dunia ketiga lainnya kemudian memprakarsai Gerakan Non Blok. Yakni suatu statement tentang ketidakberpihakan kepada salah satu blok yang sedang berseteru dalam perang dingin yang sedang berlangsung.

Gerakan Non Blok atau Non Aligned Movement ini mulai dirintis sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung. Kemudian pada tahun 1956 dengan tujuan mempersatukan Negara Non Blok, “Dokumen Brioni” ditandatangani oleh Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Perdana Menteri (PM) Pandith Jawaharlal Nehru (India), dan Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir).

GNB resmi didirikan pada 1 September 1961 di kota Beogard, Yugoslavia bersamaan dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi I (KTT I) yang dimulai dari 1-6 September 1961. Konferensi ini dihadiri oleh 25 kepala negara dan 3 kepala pemerintahan sebagai peninjau. Kepala negara yang menghadiri KTT I yaitu Afghanistan, Aljazair, Arab Saudi, Burma, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Somalia, Sudan, Tunisia, RPA, Yaman, dan Yugoslavia, sedangkan Negara peninjau yang hadir Bolivia, Brasil, dan Ekuador.

Dalam GNB, Indonesia memiliki peran penting sebab negara ini memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, tidak mendukung pakta miliiter atau aliansi militer manapun. Prinsip tersebut dianggap sesuai dengan tujuan didirikannya GNB. Beberapa alasan terbentuknya GNB adalah adanya kesamaan nasib sejarah, keterkaitan kepentingan termasuk juga mengenai sikap faktor domestik dalam menerima bantuan luar negeri.

Adapula teori teori yang dapat menjelaskan tentang Indonesia lebih memilih menjadi Gerakan Non blok

Teori tentang kepribadian

Basis dari kehidupan politik adalah personal. Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat sifat-sifat manusia yang sangat dasar, yaitu yang disebut kepribadian. Perilaku manusia bukanlah hasil dari perhitungan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan itu, tetapi lebih merupakan akibat dari ciri-ciri kepribadian si pelaku politik yang terbentuk sejak masa kanak-kanaknya dan tetap melekat selama hayatnya.Untuk mebahas analisis ini berikut terdapat penerapan pendekatan psikoanalitik, yang oleh Alan Isaak sebagai psikobiografi dan kedua, tentang klasifikasi tipe-tipe atribut kepribadian. Psikobiografi menyebutkan bahwa perilaku individu itu disebabkan olehkepribadian manusia itu sendiri. Suatu tindakan politik yang diambil oleh seorang politisi bisa merupakan pencerminan dari jati diri orang tersebut.

Dalam hal ketidakberpihakan Indonesia kedalam kedua blok, baik blok barat maupun blok timur bisa dikatakan sebagai pencerminan kepribadian para elit politik pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya Soekarno. Soekarno yang lahir di bumi pertiwi ini sejak kecil sudah terbiasa dengan adanya kolonial, terbiasa dengan penderitaan rakyat yang dijajah selam bertahun-tahun oleh bangsa asing. Keadaan yang seperti ini pasti akan membentuk suatu kepribadian seseorang, traumatik  atas penderitaan bangsa dan rasa nasionalisme yang begitu besar menjadi pemicu Soekarno untuk membentuk aliansi dengan negara-negara dunia ketiga yang dirasa senasib sepenanggungan dengan Indonesia. Kecintaan dan penghormatannya kepada rakyat ia buktikan dengan menjadi pemrakarsa Gerakan Non Blok, bersama dengan beberapa pemimpin dunia yang lain.

Teori Peranan

Peranan (role ) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang ketika seseorang tersebut menduduki suatu jabatan. Seseorang dalam mengambil tindakan selalu dibatasi yang namanya peranan atau jabatan. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Teori ini menegaskan bahwa perilaku politik yang dilakukan adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

John walke mengatakan bahwa teori peranan ini mempunyai dua kemampuan yang dapat digunakan  untuk menganalis politik. Yang pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Yang kedua, teori peranan mempunyai kemampuan  mendiskripsikan institusi secara behavioral. Teori peranan ini langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi.

Dalam hal ketidakberpihakan Indonesia kedalam salah satu pihak, blok barat maupun blok timur ini tokoh yang paling tersohor adalah presiden pertama RI yakni Ir. Soekarno. Sebagai seorang individu yang mempunyai kiprah politik yang bisa dibilang tidak sebentar Soekarno sudah terlatih untuk memilah-milah keputusan yang seperti apa yang harus beliau ambil demi Indonesia kedepannya. Sebagai seorang presiden pertama untuk negara yang baru merdeka ini Soekarno dituntut untuk memilih keputusan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Indonesia yang mendeklarasikan kelahirannya dengan Ideologi Pancasila mendorong Soekarno untuk memutuskan Indonesia menjadi negara gerakan non blok (negara dunia ketiga), sekalipun Soekarno diketahui lebih condong dengan pihak komunis.

Teori aliansi

Organisasi-organisasi internasional itu sebenarnya adalah sistem aliansi regional yang dirancang untuk meningkatkan “pertahanan diri secara kolektif” menghadapi musuh eksternal bersama. Aliansi  adalah suatu kelompok yang terbentuk ketika anggota-anggotanya bersetuju untuk bersama-sama menghadapi lawan yang identitasnya sudah ditetapkan dengan jelas. Negara-negara membentuk koalisi hampir secara mekanistik karena adanya kepentingan masing-masing untuk melindungi suatu negara yang terancam atau diserang oleh musuh yang lebih kuat, dan jarang secara otomatik. Dengan alasan yang rasional yakni jika beberapa negara telah membentuk suatu koalisi maka akan muncul pula koalisi tandingan karena negara yang tidak masuk dalam suatu koalisi pasti merasa terancam ketentramannya(kedamaian), ini mendorong negara-negara untuk berkoalisi dengan negara yang sama-sama terancam oleh kekuatan yang lebih besar, bukan karena kehendak untuk membantu negara yang lebih lemah, tetapi karena kelemahan negara itu akan membuat semua negara yang tidak terlibat sengketa terpaksa menghadapi ancaman dari satu negara atau lebih yang terlalu agresif dengan ambisi hegemoniknya.

Dalam hal ketidakberpihakan Indonesia kepada salah satu pihak, blok barat maupun blok timur ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu membentuk suatu aliansi dengan negara-negara dunia ketiga. Indonesia mampu mandiri dengan beberapa negara-negara(negara dunia ketiga) selain blok barat dan blok timur mempertahankan kedaulatan bangsa dan ketentraman bangsanya tanpa merasa bergantung dengan kedua blok tersebut.

Kedua blok yang berseteru ini mungkin telah memberikan sumbangan pada keamanan global dengan menjamin sistem deterens berdasar perimbangan teros(balance of teror). Tetapi kedua-duanya tidak bisa dinilai sebagai suatu pendekatan institusional untuk menyelesaikan masalah perang yang telah berhasil mencegah terjadinya tindak kekerasan antar-bangsa pada umumnya. Indonesia pada khususnya adalah Soekarno mempertimbangakan tentang quote dan fakta  mengenai “pertemanan dan persahabatan adalah tidak ada yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi” dan dengan kalkulasi yang rasional pulalah maka Indonesia lebih memilih untuk menjadi negara gerakan non blok dibandingkan memilih bergabung bersama blok timur maupun blok barat.  

Penutup

Indonesia menjadikan Gerakan Non Blok ini menjadi implementasi dari Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif. Pemimpin Indonesia, Ir. Soekarno adalah orang yang imperialis dan telah trauma dengan penjajahan yang dilakukan oleh  negara semi adidaya di dunia, begitu pula dengan rakyat Indonesia. Ideologi yang dimiliki Indonesia adalah Pancasila yang lahir bersama kemerdekaan negara Indonesia. Ideologi Pancasila sudah ada di Indonesia sejak tahun 1945, sedangkan GNB lahir tahun 1961. Indonesia tidak mungkin untuk mengganti ideologi/prinsip yang telah dimiliki Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dengan tujuan nasional “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” dan menerapkan politik luar negeri Bebas Aktif. Indonesia juga tidak ingin bergantung pada negara adidaya atau negara manapun.

Penulis: 

Adib Hermawan                    120180301001

Fani Aprilia                            120180301010

Novita Berhitu                       120180301017

Santi Oktariyandari               120180301023

Yohanes Ari Setyaji               120180301026

Daftar Referensi :

Haryanto, A. (2017). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 4(02).

Mas’oed Mochtar,”Studi Hubungan Internasional”,(Pusat Antar Universitas UGM, 1989).

PPT Konvergensi Sistem Nasional Dan Internasional Dalam Konteks NKRI Oleh Prof. Indria Samego MA, Ph.D

Rosenau, James N., The Scientific Study of Foreign Policy, The Free Press, New York, 1971

Smith, Steve, “Foreign Policy Analysis: British and American Orientations and Methodologies”, Political Studies, ( 1983), XXXI, 556-563