MENGEMBALIKAN
KEJAYAAN MARITIM INDONESIA
Mochamad Halim, S.E., M.Si
Analis
Pertahanan Negara Madya
Peringatan Hari Maritim Nasional diperingati setiap tanggal
23 September, pada setiap peringatan hari maritim tersebut, sebagai anak bangsa
kita selalu dikhawatirkan dengan masih banyaknya kapal-kapal asing yang
memasuki wilayah perairan Indonesia. Kekhawatiran
lainnya adalah dengan adanya gejolak di Kawasan Asia, khususnya Indo Pasifik. Selain
itu cita-cita Indonesia yang ingin menjadi Negara Poros Maritim Dunia masih
jauh dari angan-angan dikarenakan kekuatan ekonomi dari sektor kelautan (blue economy) belum mendapat tempat
sebagai kebijakan pembangunan nasional.
Disisi lain perbatasan laut sering kali dimasuki oleh kapal asing, baik
itu kapal militer maupun kapal penangkap ikan dari Negara tetangga. Dibalik
semua itu ada sisi yang setidaknya membuat kawasan Asia Tenggara menjadi
sedikit menjadi tenang dan tidak terlalu khawatir karena berkurangnya gaung kerjasama
trilateral AUKUS yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Australia sehingga
memperkecil eskalasi dan ketegangan dikawasan.
Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas RI Strategic Centre (IKAL SC) Marcellus
Hakeng mengatakan bahwa perlu ditanamkan secara dini dan menggugah kesadaran
masyarakat bahwa sejatinya Indonesia adalah Negara maritim oleh sebab itu
gejolak dan pelanggaran-pelanggaran di wilayah perairan Indonesia harus menjadi
perhatian seluruh masyarakat terutama oleh penerus bangsa, oleh karenanya
kembali kita ingatkan kata-kata Presiden pertama RI yang mengatakan “Indonesia
juga dikenal sebagai bangsa yang banyak melahirkan pelaut andal” (Majalah
Tempo, Menggali Kejayaan Maritim Nusantara, 14-20 Nov 2022).
Dalam perjalanan selama beberapa dekade konsep negara
maritim dengan pertahanannya pada saat ini dinilai terasa tidak ada kemajuan, dan
terkesan tergantikan oleh konsep negara agraris sehingga untuk membalikkan hal
tersebut, semenjak Prabowo Subiakto menjabat sebagai Menteri Pertahanan potensi
maritim dengan unsur pertahanannya mulai diperhatikan dan dikembangkan dengan
diperkuatnya TNI AL dengan kapal perang baru dan canggih sehingga kejayaan
maritim yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak jaman Kerajaan
Sriwijaya, Majapahit sampai Kerajaan-kerajaan yang berbasis laut sebagai armada
perang yakni Kerajaan Goa dari Makassar dapat kembali berjaya.
ANALISA
Deklarasi
Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 merupakan suatu pengakuan resmi dunia
Internasional dalam mewujudkan Kesatuan Wilayah Negara Indonesia yang terdiri
dari beribu-ribu Kepulauan menjadi satu kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan, selanjutnya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga menegaskan bahwa sistem pertahanan
negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan
secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah,
dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, hal inilah yang menjadikan
Kementerian Pertahanan dan TNI khususnya Angkatan Laut mengedepankan penguatan
pulau-pulau terluar/terdepan yang strategis dengan mengendalikan choke point strategis dan gelar kekuatan
secara permanen di wilayah terdepan, sehingga diharapkan TNI AL memegang
peranan kunci untuk menjamin terciptanya kondisi situasi pertahanan dan
keamanan laut yang kondusif.
Sebagai
Negara kepulauan yang terbesar di dunia, dikenal juga sebagai Negara maritim
serta diakui oleh dunia sebagai Negara kepulauan, diperkirakan luas wilayah
laut Indonesia mencapai 5,8 juta Km2, namun baru dimanfaatkan
sekitar 59% dari total potensi laut Indonesia sehingga konsep Blue Economy yang merupakan gagasan baru
diharapkan dapat segera mendapatkan prioritas dari Pemerintah baik di Pusat
maupun di Daerah. Konsep Blue Economy yang diusung oleh
Pemerintah Indonesia merupakan salah satu strategi dalam rangka meningkatkan
perekonomian, terutama perekonomian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya
laut. Hal ini dapat diwujudkan
mengingat sumber daya alam yang berada di laut baru sekitar 59% yang
dimanfaatkan dan diharapkan laut menjadi input utama dalam pembangunan dan
mensejahterakan penduduk. Konsep Blue
maritim sebagai berikut:
1. Mengedepankan peningkatan produksi yang
diambil dari sumber daya laut.
2.
Produktifitas dari sumber daya
laut dijadikan sebagai sector utama untuk pendapatan nasional.
3. Ikan yang banyak di perairan Indonesia
terutama disekitar Kepulauan Natuna dapat digunakan sebagai komoditi ekspor.
4. Dengan peningkatan produksi dari sumber
daya laut, maka sektor lain juga akan terpengaruh.
5. Potensi laut Indonesia seperti minyak
bumi dan bahan-bahan tambang lainnya yang dapat di eksploitasi dari laut masih
menjadi kontribusi yang tinggi sebagai pendapatan nasional.
6. Blue Economy dapat
dijadikan andalan pendapatan ekonomi nasional yang berkelanjutan, karena ikan
yang merupakan potensi laut Indonesia merupakan sumber yang tidak habis
Indonesia
bercita cita menjadi Poros Maritim Dunia,
untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembangunan proses maritim dari beberapa
aspek yakni aspek infrastruktur, aspek politik, aspek sosial-budaya, aspek hukum,
aspek keamanan, dan aspek ekonomi dan yang terpenting adalah penegakkan
kedaulatan wilayah laut NKRI, serta
melaksanakan revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan dengan melaksanakan penguatan
dan pengembangan konektivitas maritim, malakukan rehabilitasi kerusakan
lingkungan dan konservasi biodiversity,
dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
kelautan. Program-program utama dalam
upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia tertuang didalam lima
pilar sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Indonesia sebagai poros
maritim dunia dengan mengedepankan:
- Pembangunan budaya maritim Indonesia.
- Komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan memperkuat serta membangun kedaulatan pangan laut serta mengembangkan industri perikanan .
- Infrastruktur dan konektivitas maritime dengan membangun pelabuhan laut, tol laut dan indsutri perkapalan.
- Diplomasi maritim.
- Membangun kekuatan maritim.
KESIMPULAN.
1. Kebijakan Blue Economy merupakan konsep
untuk memajukan perekonomian dengan memanfaatkan potensi kelautan yang berada
di Kawasan perairan Indonesia, dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya
laut diharapkan masyarakat sekitar pantai yang menggantungkan kehidupan di laut
dapat terangkat perekonomiannya sehingga dalam hal ini perlu peran Pemerintah
Pusat dan Daerah untuk memprioritaskan program kerjanya yang dapat meningkatkan
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional dan negara. Produktifitas perikanan dan kelautan
Indonesia harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros
Maritim Dunia.
2. Diperlukan pembangunan atau penguatan
armada didaerah-daerah terluar/terdepan karena daerah tersebut berhadapan
langsung daerah konflik dan mempunyai resiko ancaman yang tinggi baik dari segi
illegal fishing, human trafficking,
terries act, perompakan dan penyelundupan senjata. Dengan penguatan armada tersebut diharapkan
terjaganya keamanan di perairan Indonesia dan terjaga ekosistim biota laut. Daerah
yang perlu dibangun dan diperkuat oleh TNI dan Kementerian Pertahanan adalah
Selat Malaka, Kepulauan Natuna dan Sulawesi yang berbatasan langsung dengan
Filipina.
REKOMENDASI.
1.
Mendorong Pemerintah dalam hal
ini Kemhan khususnya TNI AL untuk lebih memperhatikan potensi laut selain
menjaga kedaulatan Negara di perbatasan laut, selain itu kapal-kapal patroli
TNI AL dapat dilibatkan dalam ikut serta menangkap ikan dalam jumlah besar.
2. Kementerian Pertahanan
mendorong para Stake holder untuk
bekerjasama dalam menangani perairan/laut Indonesia seperti Bakamla, KKP, Bea
Cukai dan Polairud untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai Poros
Maritim Dunia.
3.
Potensi laut banyak yang belum
dimanfaatkan, baik dari segi keekonomian dan juga dari Pertahanan. Nenek Moyang Bangsa ini memanfaatkan potensi
laut sebagai basis pertahanan dan juga sebagai basis peningkatan perekonomian.
No comments: